Pengelolaan Lingkungan Hidup: Transformasi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

JOURNALPESANTREN.COM,KABUPATEN BANDUNG – Dalam upaya memprioritaskan pengelolaan lingkungan hidup, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar Forum Perangkat Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024 di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, perguruan tinggi, dan LSM.

Dalam sesi pertama, narasumber dari berbagai instansi seperti Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, Direktorat SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Satgas DAS Citarum menyampaikan isu-isu global terkait lingkungan hidup, termasuk perubahan iklim, polusi, kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam pembangunan Indonesia ke depan, dengan prinsip-prinsip yang terintegrasi dalam RPJPN 2025-2045, yang mencakup 17 tujuan, 8 Agenda Perubahan, dan 45 Indikator. Pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menjadi prioritas utama dalam mencapai visi Indonesia 2045.

Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau juga menjadi strategi penting, yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Upaya ini diimplementasikan melalui penguatan perencanaan pembangunan dengan mensinkronkan RPJPN dan RPJPD serta melalui penyelenggaraan Kortekrenbang dan evaluasi dokumen perencanaan daerah.

Kehadiran KLHS menjadi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan akurat, dengan memberikan rekomendasi terhadap penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) di berbagai bidang prioritas.

Meskipun alokasi anggaran terbesar pada urusan lingkungan hidup adalah untuk sub bidang persampahan, namun minimnya pendanaan tetap menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah di daerah. Oleh karena itu, inovasi dalam sumber pendanaan di luar APBD menjadi kunci dalam mendukung pengelolaan sampah yang efektif di daerah.

[Kelana Peterson]